Semarang – Presiden RI Joko Widodo meminta anggota KORPRI melakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan tanpa basa-basi dan mencari terobosan baru dengan menghindari business as usual. Berbagai upaya perbaikan harus terus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, maupun area perubahan pelayanan publik.
“Rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien, birokrasi melayani bukan dilayani, serta memberikan pelayanan publik berkualitas,” kata Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP saat membacakan sambutan Presiden RI pada upacara peringatan HUT ke-44 KORPRI Tingkat Provinsi Jateng di
halaman Kantor Gubernur, Senin (30/11).
Dengan etos kerja, imbuhnya, akan menegaskan kembali KORPRI sebagai abdi masyarakat dan pelayan rakyat yang tangguh. Sementara dengan gotong-royong, akan menegakkan kembali eksistensi KORPRI sebagai motor penggerak pembangunan nasional.
“Bongkar pola pikir dan mentalitas-mentalitas lama yang negatif. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh anggota KORPRI, bukan sebatas program atau proyek yang digerakkan oleh anggaran. Dengan integritas, kita kembalikan jatidiri KORPRI sebagai abdi negara yang terpercaya,” tandasnya.
Birokrasi harus adaptif dan inovatif dengan tantangan-tantangan baru. Pelayanan publik mesti bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif. Untuk itu, mekanisme kerja birokrasi perlu berubah ke arah sistem pemerintahan elektronik atau e-Government. Mulai dari budgeting,procurement, audit, catalog, purchasing, cash flow management system, dan lainnya.
Presiden juga mengingatkan agar dalam pesta demokrasi pada 9 Desember nanti, para anggota KORPRI wajib menjaga netralitas. Para abdi negara diharapkan netral, dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. Mereka harus fokus pada tugas dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapapun.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, dirinya bangga, di usianya yang mencapai 44 tahun, KORPRI mau terus berusaha untuk menguatkan eksistensinya, kompetensinya dan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Diakui, hal itu bukan perkara mudah. Namun bila dilakukan dengan bersungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil dan manfaat.
“Baik dan buruknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat berada di tangan para anggota KORPRI. Pengharapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar,” imbuhnya.
Sementara itu, seusai upacara, Gubernur Ganjar Pranowo kepada wartawan mengatakan, birokrasi yang profesional adalah memberikan pelayanan yang paling baik, reformasi melayani dengan cepat, terukur, dan mudah. Jika birokrasi mengalami kesulitan melayani masyarakat, maka cukup menggunakan teknologi untuk mempermudah dan menjadikan pelayanan lebih baik.
“Alhamdulillah apa yang disampaikan Presiden RI telah dilakukan Pemprov Jawa Tengah. Menjaga integritas, soal loyalitas dan komitmen itu menjadi penting. Termasuk pada Jumat kemarin, saya ngecek pelaksanaan peraturan larangan menggunakan kendaraan bermotor di lingkungan Setda Jateng. Pemilik kendaraan yang dititipkan kita ajak ke jalan yang benar, akan saya cari, saya undang lalu ditanya alasannya apa. Jika tidak mengerti atau tidak siap sampaikan saja,” beber Ganjar.
Pada kesempatan tersebut, gubernur juga memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya secara simbolis. Penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada Hendro Sulistiyono dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jateng, Satyalancana Karya Satya 20 tahun kepada Retno Panca Indah Wiyatni dari UP3AD Kabupaten Demak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jateng, dan Satyalancana Karya Satya 10 tahun kepada Eni Dwi Lestari dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng.
Selain memberikan penghargaan dari negara terhadap PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, serta penuh dengan pengabdian, kejujuran dan kedisiplinan, gubernur juga menyerahkan bantuan untuk siswa tidak mampu dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. (HJ(http://bit.ly/1PX3PSg
0 Comments: